Gelombang PHK Ancam Industri Strategis, Regulasi Penggerus Daya Saing Didesak Ditinjau

---

Ringkasan Cepat:

• Pradipa Institute minta pemerintah tinjau ulang regulasi yang dinilai menggerus daya saing industri nasional
• Kemnaker mencatat sekitar 43.000 pekerja terdampak PHK hingga Juni 2026, sektor manufaktur paling banyak
• Pemerintah bentuk Satgas Mitigasi PHK bersama DPR untuk menekan laju pemutusan hubungan kerja

Jakarta, 03 Juli 2026 — Pradipa Institute meminta pemerintah meninjau ulang regulasi yang dinilai menggerus daya saing industri, di tengah ancaman gelombang PHK pada sektor tekstil, elektronik, otomotif, hingga makanan-minuman akibat lemahnya permintaan global dan mahalnya biaya logistik.

Mengapa Regulasi Ini Disorot?

Deputi Direktur Pradipa Institute, Agus Surono, menyoroti kebijakan yang disusun tanpa memperhitungkan dampak ekonomi dan ketenagakerjaan. Menurutnya, regulasi semacam itu berisiko menghambat investasi dan mendorong perusahaan merelokasi usaha ke negara dengan iklim bisnis lebih kompetitif.

“Regulasi yang disusun tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dan ketenagakerjaan berpotensi mengikis daya saing industri nasional.” — Agus Surono, Deputi Direktur Pradipa Institute, 3 Juli 2026

Agus menyebut delapan sektor strategis — tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, otomotif, makanan dan minuman, hingga industri hasil tembakau — kini menghadapi tekanan berlapis yang berpotensi memicu penurunan produksi bahkan penutupan pabrik bila tidak segera ditangani. Ia mendorong agar penyusunan kebijakan ke depan melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan pekerja, sehingga hasilnya lebih proporsional dan berbasis bukti.

Seberapa Besar Dampaknya di Lapangan?

Data resmi memperkuat kekhawatiran tersebut. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, melaporkan bahwa jumlah pekerja terdampak PHK mencapai sekitar 43.000 orang sepanjang periode hingga Juni 2026, dengan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar. Angka ini menegaskan tren kenaikan tajam dibanding awal tahun, ketika Kemnaker baru mencatat 8.389 kasus PHK pada Januari–Maret 2026.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut melaporkan lonjakan kasus di kawasan industri seperti Serang dan Sidoarjo, dengan ratusan pekerja terdampak di masing-masing perusahaan. Serikat pekerja juga menyoroti Permenaker No. 7 Tahun 2026 yang dinilai memperluas praktik alih daya (outsourcing) dan mempermudah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan.” — Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, 28 Juni 2026

Faktor Apa Saja yang Mendorong Gelombang PHK?

Tekanan terhadap industri strategis tidak datang dari satu sumber. Pelemahan rupiah yang sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS membuat biaya bahan baku impor melonjak, sementara industri manufaktur nasional menurut Apindo masih mengandalkan sekitar 70 persen bahan baku dari impor. Kenaikan biaya energi industri akibat gejolak geopolitik turut menambah beban produksi.

Di saat yang sama, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia sempat turun ke zona kontraksi pada April 2026, sinyal pelemahan aktivitas pabrik yang jarang terjadi sejak pertengahan 2025. Kombinasi permintaan ekspor yang lesu, biaya produksi yang naik, dan banjir produk impor membuat sejumlah perusahaan memilih efisiensi tenaga kerja sebagai jalan bertahan. KSPI mencatat kasus PHK di kawasan industri Serang antara lain menimpa ratusan pekerja pabrik alas kaki dan garmen, sementara di Jawa Timur PHK juga menyasar sektor otomotif skala kecil-menengah.

Bagaimana Respons Pemerintah?

Pemerintah bersama DPR membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK untuk memetakan persoalan industri secara lintas kementerian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penyebab PHK sangat beragam — mulai dari penurunan permintaan pasar, persoalan modal di sektor perbankan, hingga kendala pasokan bahan baku — sehingga penanganannya perlu dilakukan sektor per sektor. Satgas ini bahkan diklaim berhasil menunda sementara rencana relokasi dua perusahaan otomotif ke Vietnam.

Di sisi perlindungan pekerja, Kemnaker memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan kompensasi tunai sekaligus pelatihan reskilling dan upskilling bagi korban PHK selama masa mencari kerja baru.

Ketegangan antara kebutuhan menjaga daya saing usaha dan perlindungan hak pekerja ini turut mewarnai dinamika sosial di Jakarta belakangan ini, seperti tampak dalam berbagai aksi unjuk rasa yang mewarnai ibu kota beberapa waktu terakhir.

Kronologi Perkembangan Terbaru

Waktu	Kejadian	Sumber
Jan–Mar 2026	Kemnaker catat 8.389 kasus PHK	Kemnaker
19 Mei 2026	KSPI laporkan lonjakan 15.425 pekerja ter-PHK Jan–Apr 2026	CNBC Indonesia
29 Jun 2026	Kemnaker: total PHK tembus ~43.000 orang, manufaktur terbesar	Kemnaker (Anwar Sanusi)
3 Jul 2026	Pradipa Institute desak regulasi penggerus daya saing ditinjau ulang	SINDOnews

Apa Selanjutnya?

Desakan Pradipa Institute menambah tekanan bagi pemerintah untuk mempercepat kerja Satgas Mitigasi PHK sekaligus mengevaluasi Permenaker No. 7 Tahun 2026 yang masih diprotes serikat pekerja. Jika revisi regulasi tidak segera direspons, serikat buruh menyatakan akan menggelar aksi lanjutan di sejumlah kota industri sepanjang Juni–Juli 2026. Pemerintah sendiri menegaskan angka PHK akan terus dipantau melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan sembari mitigasi lintas sektor terus berjalan.

Isu ini juga bersinggungan dengan perdebatan lebih luas soal efektivitas program-program pemerintah dalam menopang daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi, termasuk kritik terhadap tata kelola program sosial pemerintah yang belakangan ramai diperbincangkan.

Pertanyaan Seputar Gelombang PHK Industri Strategis

---